Site icon TriveliaNews

Lebih Banyak Peraturan Tidak Berarti Lebih Banyak Kepastian

Ada anggapan yang diam-diam dipegang banyak pembuat kebijakan: setiap masalah dapat diselesaikan dengan peraturan baru. Ada keluhan, terbitlah peraturan menteri. Ada kasus, lahirlah peraturan daerah. Dari tahun ke tahun, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah terus bertumpuk, dan tidak jarang satu sama lain saling bertentangan.

Keadaan itu lazim disebut obesitas regulasi. Istilahnya terdengar teknis, tetapi akibatnya sangat nyata. Pelaku usaha menghadapi izin yang berlapis dan biaya kepatuhan yang terus naik. Masyarakat tidak tahu aturan mana yang sebenarnya berlaku. Aparat di lapangan menafsirkan aturan yang sama dengan cara yang berbeda.

Sampul buku Sistem Regulasi Indonesia terbitan Penerbit Trivelia.

Obesitas regulasi karena itu bukan sekadar persoalan jumlah, melainkan persoalan keadilan. Setiap peraturan yang tidak perlu adalah beban yang pada akhirnya ditanggung rakyat. Beban itu berbentuk waktu, biaya, dan ketidakpastian, dan biasanya jatuh paling berat pada mereka yang paling sedikit punya daya tawar.

Jalan keluarnya bukan menghapus peraturan secara besar-besaran. Lawan dari obesitas regulasi adalah mutu. Gagasan itulah yang dikembangkan dalam buku Sistem Regulasi Indonesia: Mengatasi Obesitas Regulasi dan Mewujudkan Kepastian Hukum. Regulasi dipandang sebagai satu sistem yang memiliki siklus hidup: direncanakan karena benar-benar dibutuhkan, dibentuk dengan tertib, dilaksanakan, dievaluasi secara berkala, dan diakhiri secara tertib apabila tidak lagi diperlukan.

Untuk mengendalikan siklus itu, buku tersebut mengusulkan uji kebutuhan regulasi sebelum sebuah aturan ditulis, pembacaan beban regulasi dengan lensa keadilan finansial, penataan ulang rantai delegasi agar aturan pelaksana tidak terus berlapis, model kelembagaan pengelola regulasi, dan digitalisasi sistem regulasi nasional. Pelajaran dari Inggris, Australia, Singapura, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan negara-negara OECD menunjukkan bahwa negara yang serius menata regulasinya mulai dari pertanyaan yang sama: apakah peraturan ini memang diperlukan?

Bagi pembentuk peraturan, pertanyaan itu mengandung disiplin yang berat. Setiap pasal baru semestinya lahir dari kebutuhan yang dapat diuji, bukan dari kebiasaan menambah aturan. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, pertanyaan yang sama adalah jaminan bahwa negara tidak membebani mereka lebih dari yang perlu.

Kepastian hukum tidak lahir dari banyaknya peraturan. Ia lahir dari peraturan yang tertata, dapat dipahami, dan benar-benar dibutuhkan.

Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Sistem Regulasi Indonesia: Mengatasi Obesitas Regulasi dan Mewujudkan Kepastian Hukum karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).

Exit mobile version