Site icon TriveliaNews

Kapan Konstitusi Patut Diubah?

Setiap kali bangsa ini menghadapi persoalan ketatanegaraan yang terasa buntu, satu gagasan hampir selalu muncul ke permukaan: ubah saja UUD-nya. Sejak perubahan keempat disahkan pada 2002, wacana amendemen kelima UUD NRI Tahun 1945 datang dan pergi mengikuti musim politik. Topiknya berganti-ganti, dari haluan negara, kewenangan DPD, dan masa jabatan, sampai hubungan antarlembaga. Satu pertanyaan justru jarang diajukan dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan ukuran apa kita menilai bahwa konstitusi memang perlu diubah.

Konstitusi bukan dokumen biasa. Ia adalah sertifikat kelahiran sebuah negara, tempat cita-cita para pendiri dititipkan, sekaligus pagar yang membatasi kekuasaan agar tidak tumbuh melampaui amanahnya. Mengubahnya berarti menyentuh janji yang diwariskan satu generasi kepada generasi berikutnya. Karena itu, keinginan mengubah konstitusi tidak cukup bermodal rasa tidak puas, apalagi kalkulasi kekuasaan sesaat.

Sampul depan buku Wacana Amendemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 terbitan Penerbit Trivelia.

Di sisi lain, menyakralkan konstitusi hingga tak tersentuh juga bukan sikap yang bijak. Konstitusi yang tidak mampu menjawab zaman perlahan kehilangan daya hidupnya. Para perumus UUD 1945 sendiri menyediakan Pasal 37 sebagai jalan perubahan, tanda bahwa mereka tidak menganggap karyanya sempurna dan abadi.

Persoalannya, kita jarang memiliki ukuran bersama untuk berdiri di antara dua kutub itu. Ukuran semacam itulah yang ditawarkan dalam buku Wacana Amendemen Kelima UUD NRI Tahun 1945: Sistem Ketatanegaraan Indonesia untuk Menjawab Tantangan Zaman. Gagasannya sederhana tetapi menuntut kejujuran: setiap usul perubahan harus melewati lima lapis pertanyaan.

Pertama, apakah masalah konstitusionalnya nyata dan terukur? Kedua, adakah cara menyelesaikannya tanpa mengubah UUD, misalnya melalui undang-undang atau putusan pengadilan? Ketiga, batas apa yang tidak boleh dilampaui? Keempat, sudahkah rakyat dilibatkan secara bermakna dan konsensus terbangun luas? Kelima, bagaimana dampaknya bagi generasi yang belum lahir?

Kelima pertanyaan itu menggeser perdebatan dari “siapa yang paling keras bersuara” menjadi “alasan siapa yang paling kuat”. Banyak agenda yang selama ini diklaim harus masuk UUD ternyata cukup dibenahi di tingkat undang-undang. Sebaliknya, ada persoalan yang memang hanya bisa diselesaikan di tingkat konstitusi, asalkan syaratnya dipenuhi.

Sampul belakang buku Wacana Amendemen Kelima UUD NRI Tahun 1945.

Kedewasaan berkonstitusi tidak diukur dari seberapa sering kita mengubah UUD. Ukurannya adalah seberapa jujur kita menimbang alasan untuk mengubahnya. Pada akhirnya, yang menentukan adalah kekuatan alasan, bukan kerasnya suara.

Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Wacana Amendemen Kelima UUD NRI Tahun 1945: Sistem Ketatanegaraan Indonesia untuk Menjawab Tantangan Zaman karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).

Exit mobile version