Kategori: Nasional

  • Jabatan Bukan Barang Dagangan: Memulihkan Amanah dalam Pengisian Jabatan Publik

    Jabatan Bukan Barang Dagangan: Memulihkan Amanah dalam Pengisian Jabatan Publik

    Setiap kali perkara jual beli jabatan terungkap, perhatian publik biasanya tertuju pada siapa yang menerima dan berapa yang dibayar. Pertanyaan yang lebih mendasar jarang diajukan: mengapa sebuah jabatan bisa mempunyai harga? Buku Jabatan Publik Bukan Komoditas: Reformasi Sistem Pengisian Jabatan dan Pemulihan Hakikat Pengabdian dalam Penyelenggaraan Negara karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H., memulai pembahasannya dari pertanyaan itu.

    Jawaban buku ini bertumpu pada satu pendirian. Jabatan publik adalah amanah yang dititipkan rakyat, bukan milik orang yang mendudukinya dan bukan pula milik pihak yang mengangkatnya. Karena tidak pernah dimiliki, jabatan tidak dapat dialihkan dengan imbalan. Ketika sebuah kursi diperoleh dengan membayar, kesetiaan pejabatnya ikut berpindah, dari rakyat yang seharusnya dilayani kepada modal yang harus dikembalikan.

    Sampul depan buku Jabatan Publik Bukan Komoditas
    Sampul depan buku Jabatan Publik Bukan Komoditas terbitan Penerbit Trivelia.

    Buku ini kemudian menelusuri cara jabatan berubah menjadi komoditas. Biaya politik yang mahal menjadikan jabatan sebagai investasi, dan setiap investasi menuntut pengembalian. Beban pengembalian itu jatuh kepada publik dalam bentuk kebijakan yang dibelokkan, pelayanan yang memburuk, dan aparatur cakap yang tersingkir karena tidak sanggup membayar.

    Pembahasan tidak berhenti pada kecaman. Praktik itu dipotret dalam rekrutmen aparatur, promosi dan mutasi, serta pengisian jabatan politik, lalu ditimbang kedudukan hukumnya. Dari sana lahir prinsip yang menjadi poros buku: jabatan publik tidak dapat dipindahtangankan dengan imbalan apa pun.

    Gagasan yang paling layak ditimbang adalah pergeseran sasaran pembaruan. Menghukum pelaku tetap perlu, tetapi selama sistem masih membuat jabatan layak dibeli, pembeli dan penjual baru akan selalu muncul. Pembaruan yang ditawarkan menyasar hulu: biaya politik yang ditekan, kewenangan pengangkatan yang diawasi, dan ukuran kecakapan yang tidak dapat dikalahkan oleh kedekatan. Negara yang ingin dihormati rakyatnya harus memastikan bahwa kursi-kursinya diisi oleh mereka yang layak, bukan oleh mereka yang mampu membayar.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Jabatan Publik Bukan Komoditas: Reformasi Sistem Pengisian Jabatan dan Pemulihan Hakikat Pengabdian dalam Penyelenggaraan Negara karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).

  • Marwah Bangsa Bukan Slogan: Mengukur Kehormatan Negara dari Perilaku Penyelenggaranya

    Marwah Bangsa Bukan Slogan: Mengukur Kehormatan Negara dari Perilaku Penyelenggaranya

    Kata marwah sering diucapkan dalam pidato, tetapi jarang dirumuskan. Akibatnya, ia mudah menjadi hiasan kalimat dan sulit dipakai untuk menilai keadaan. Buku Mambangkik Batang Tarandam: Mengembalikan Marwah Bangsa dan Meluruskan Arah Penyelenggaraan Negara karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H., berangkat dari kegelisahan itu dan menawarkan rumusan yang dapat diuji.

    Marwah bangsa, menurut buku ini, adalah kehormatan dan martabat suatu bangsa yang terwujud apabila nilai-nilai dasar yang disepakatinya dijunjung dalam perilaku penyelenggara negara dan warganya, sehingga bangsa itu dihormati oleh rakyatnya sendiri dan oleh bangsa lain. Rumusan tersebut memuat tiga unsur, yaitu nilai, perilaku, dan penghormatan. Marwah karena itu dibedakan dengan tegas dari citra. Citra dapat dipoles, sedangkan marwah hanya tumbuh dari kesesuaian antara yang diikrarkan dan yang dikerjakan.

    Sampul depan buku Mambangkik Batang Tarandam
    Sampul depan buku Mambangkik Batang Tarandam terbitan Penerbit Trivelia.

    Rumusan itu kemudian diurai ke dalam lima dimensi: nilai, etika kepemimpinan, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan martabat di mata dunia. Setiap dimensi dipasangkan dengan tolok ukur yang tersedia bagi publik. Indeks Persepsi Korupsi 2025 menempatkan Indonesia pada skor 34 dan peringkat 109 dari 182 negara. Survei Penilaian Integritas 2025 mencatat angka 72,32 dengan kategori rentan. Indeks Demokrasi Indonesia 2025 berada pada 78,19 dengan kategori sedang, dan rasio Gini Maret 2026 tercatat 0,368. Angka-angka tersebut tidak dibaca sebagai vonis, tetapi sebagai cermin tentang seberapa jauh batang itu masih terendam.

    Judul buku diambil dari pepatah Minangkabau, mambangkik batang tarandam, yang berarti mengangkat kembali batang kayu yang lama terbenam. Batang yang dimaksud adalah Pancasila dan cita-cita kemerdekaan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai itu tidak pernah dicabut; yang menjauh adalah praktik penyelenggaraan negara.

    Sampul belakang buku Mambangkik Batang Tarandam
    Sampul belakang buku Mambangkik Batang Tarandam.

    Gagasan yang paling layak ditimbang dari buku ini adalah usul agar keadaan marwah bangsa dilaporkan secara berkala berdasarkan indikator pada kelima dimensi tersebut, disertai tahapan pembaruan menuju 2045. Usul itu sederhana, tetapi mengubah cara pandang: kehormatan bangsa tidak lagi diserahkan pada perasaan, melainkan pada ukuran yang dapat diperiksa bersama. Bangsa yang berani mengukur dirinya sedang menempuh langkah pertama untuk memperbaiki diri.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Mambangkik Batang Tarandam: Mengembalikan Marwah Bangsa dan Meluruskan Arah Penyelenggaraan Negara karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).

  • Salam Redaksi: TriveliaNews Hadir untuk Pembaca

    Mulai hari ini TriveliaNews hadir sebagai portal berita nasional yang diterbitkan PT Trivelia Media Nusantara dari Kota Medan. Kami menyajikan berita pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, dan peristiwa penting dengan mengutamakan akurasi, keberimbangan, dan kepentingan publik.

    Nama Trivelia bermakna tiga cahaya: ilmu yang menerangi, karya yang mewujudkan, dan amanah yang menjaga. Ketiganya menjadi pegangan kerja redaksi, yaitu memeriksa sebelum memberitakan, menulis dengan cermat, dan menjaga kepercayaan pembaca. TriveliaNews bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

    Kami terbuka terhadap koreksi, hak jawab, dan masukan pembaca melalui halaman Kontak. Selamat membaca.