Tag: Dewan Advokat Nasional

  • Tenggat 2028 dan Pekerjaan Rumah Profesi Advokat

    Tenggat 2028 dan Pekerjaan Rumah Profesi Advokat

    Pembentuk undang-undang memiliki waktu hingga 17 Juni 2028 untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana diperintahkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 126/PUU-XXIV/2026. Tenggat itu terdengar jauh, tetapi pengalaman menunjukkan bahwa dua tahun adalah waktu yang singkat untuk sebuah undang-undang yang menyangkut nasib puluhan ribu advokat.

    Selama dua dasawarsa, energi profesi ini habis untuk memperdebatkan satu hal: organisasi advokat harus tunggal atau boleh majemuk. Mahkamah Konstitusi telah menutup perdebatan itu. Pertanyaan yang tersisa justru lebih penting: bagaimana menjamin mutu dan kehormatan profesi ketika organisasinya banyak?

    Novel Suhendri bersama buku Masa Depan Profesi Advokat Indonesia
    Buku Masa Depan Profesi Advokat Indonesia karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H.

    Gagasan yang datang setelah undang-undang disahkan hanya menjadi catatan sejarah. Karena itu, rancangan sistem advokat yang baru perlu dibicarakan sekarang, ketika bentuk undang-undangnya masih dapat dipengaruhi. Buku Masa Depan Profesi Advokat Indonesia: Multibar Organisasi, Tunggal dalam Standar dan Kehormatan mencoba mengisi ruang itu dengan satu desain yang utuh.

    Desainnya ringkas. Organisasi advokat tetap majemuk dan tetap menyelenggarakan pendidikan khusus profesi. Namun ujian profesi, pengawasan, dan penegakan kode etik disatukan secara nasional: ujian dipusatkan pada Dewan Advokat Nasional, pengaduan masyarakat diperiksa satu Komisi Pengawas Advokat, dan pelanggaran disidangkan Dewan Kehormatan Advokat di tingkat provinsi dengan banding di tingkat nasional. Seluruh advokat tercatat dalam satu Register Advokat Nasional.

    Gagasan Dewan Advokat Nasional sebenarnya sudah lama digaungkan para advokat senior. Yang selama ini kurang adalah kajian yang menyeluruh sampai ke usulan rumusan pasal, ketentuan peralihan, dan peta jalan menuju 2028. Tanpa itu, gagasan sebaik apa pun hanya berhenti sebagai seruan.

    Prinsip di baliknya sederhana: organisasi boleh banyak, tetapi standar dan kehormatan profesi harus satu. Tidak boleh ada lagi advokat yang dijatuhi sanksi di satu organisasi lalu kembali beracara dengan kartu organisasi lain.

    Tenggat 17 Juni 2028 tidak menunggu siapa pun. Pembentuk undang-undang, organisasi advokat, dan kalangan akademik perlu memakai waktu yang tersisa untuk memperdebatkan desain, bukan mengulang perdebatan lama yang sudah selesai.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Masa Depan Profesi Advokat Indonesia: Multibar Organisasi, Tunggal dalam Standar dan Kehormatan karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Nasmedia, PT Nas Media Indonesia, 2026).