Tag: Hukum Pidana

  • Keadilan yang Dapat Diperkirakan: Mengapa Putusan Pidana Harus Konsisten

    Keadilan yang Dapat Diperkirakan: Mengapa Putusan Pidana Harus Konsisten

    Pencari keadilan sering dibuat heran oleh satu kenyataan: dua perkara yang serupa dapat berakhir dengan nasib yang jauh berbeda. Pasalnya sama, perbuatannya sebanding, tetapi pidana yang dijatuhkan terpaut bertahun-tahun. Bagi terdakwa, perbedaan itu berarti kebebasan atau kehilangan bertahun-tahun hidupnya. Bagi publik, perbedaan itu menggerus kepercayaan bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang.

    Sejak 2 Januari 2026, hukum pidana nasional memasuki babak baru. KUHP Nasional memuat pedoman pemidanaan, dan KUHAP yang baru mewajibkan hakim mempertimbangkannya. Ini kemajuan yang patut dihargai. Namun pedoman itu baru menyebut apa yang harus ditimbang. Ia belum menyediakan berapa dan bagaimana hukuman semestinya ditakar.

    Sampul buku Disparitas Pemidanaan di Indonesia karya Novel Suhendri
    Sampul buku Disparitas Pemidanaan di Indonesia terbitan Penerbit Trivelia.

    Kekosongan itulah yang perlu diisi. Tidak semua perbedaan putusan adalah masalah. Perbedaan yang lahir dari keadaan perkara yang memang berbeda justru merupakan tuntutan keadilan. Yang menjadi masalah adalah perbedaan yang tidak memiliki dasar, atau yang dasarnya tidak pernah dijelaskan.

    Untuk memisahkan keduanya, buku Disparitas Pemidanaan di Indonesia: Sistem Pemidanaan untuk Mewujudkan Konsistensi dan Keadilan Putusan Hakim menawarkan uji empat lapis: apakah ada dasar pembeda, seberapa besar kadar pembeda itu, apakah alasannya dijelaskan, dan apakah alasan yang sama akan berlaku bagi perkara lain yang serupa. Dengan uji ini, disparitas yang dapat dibenarkan dapat dipisahkan dari disparitas yang tidak dapat dibenarkan.

    Uji itu diterapkan pada putusan nyata pengadilan Indonesia, lalu dibandingkan dengan Federal Sentencing Guidelines di Amerika Serikat dan Sentencing Council di Inggris dan Wales. Hasilnya berupa model pemidanaan Indonesia, lengkap dengan usulan rumusan norma dan peta jalan pembaruannya.

    Penting ditegaskan, konsistensi bukan ancaman bagi independensi hakim. Hakim tetap bebas menimbang setiap perkara. Yang dituntut hanyalah agar pertimbangan itu dapat dijelaskan dan dapat diperkirakan, sehingga kebebasan hakim dipercaya publik, bukan dicurigai.

    Keadilan yang baik adalah keadilan yang dapat diperkirakan. Perkara yang serupa semestinya berakhir serupa, dan perbedaan yang ada harus punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Disparitas Pemidanaan di Indonesia: Sistem Pemidanaan untuk Mewujudkan Konsistensi dan Keadilan Putusan Hakim karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).