Hukum bisnis Indonesia tidak kekurangan kewajiban. Pelaku usaha diwajibkan menilai risiko, menyusun dokumentasi, membuktikan kepatuhan, menganggarkan tanggung jawab sosial, dan melaporkan banyak hal. Yang sering tidak jelas adalah pertanyaan sesudahnya: kepada siapa kewajiban itu dipertanggungjawabkan, siapa yang memeriksa, dan apa akibatnya bila diabaikan.
Kewajiban tanpa alamat seperti itu melahirkan dua akibat sekaligus. Bagi pelaku usaha yang patuh, ia menjadi beban yang tidak pernah terasa cukup karena ukurannya tidak jelas. Bagi yang tidak patuh, ia menjadi aturan di atas kertas yang tidak pernah ditagih. Keduanya sama-sama merugikan iklim usaha yang sehat.

Persoalan itu tampak dalam tiga wajah hukum bisnis sekaligus. Pertama, hukum bisnis nasional sedang bergeser dari mengatur bentuk badan usaha dan dokumen menuju mengatur fungsi dan risiko, baik dalam ekosistem digital maupun perdagangan global. Pergeseran ini menuntut kaidah penghubung, yaitu ketentuan yang memasangkan setiap kewajiban dengan penanggung jawab, pengawas, dan mekanisme pertanggungjawabannya, bukan undang-undang baru dari nol.
Kedua, profesi hukum sendiri. Di Indonesia, jasa hukum masih diatur sebagai “profesi tanpa perusahaan”, seolah-olah layanan hukum bukan kegiatan usaha yang perlu dikelola secara profesional, terukur, dan bertanggung jawab. Padahal mutu layanan hukum ikut menentukan mutu kepatuhan dunia usaha.
Ketiga, keberlanjutan. Selama ini kewajiban keberlanjutan perseroan dianggap selesai ketika program tanggung jawab sosial dan lingkungan telah dianggarkan dan dilaporkan. Keberlanjutan semestinya dipahami sebagai kewajiban hukum untuk mencegah kerugian sejak keputusan perseroan diambil, dengan pihak yang jelas berhak menagihnya.
Tiga wajah itu dibahas dalam seri buku Hukum Bisnis di Era Digital dan Global, Hukum Bisnis dan Entrepreneurship, dan Hukum Bisnis Berkelanjutan. Benang merahnya satu: pertanggungjawaban. Setiap kewajiban harus punya penanggung jawab, pengawas, dan akibat hukum yang jelas.
Hukum bisnis yang baik bukan yang paling banyak kewajibannya, melainkan yang setiap kewajibannya punya alamat.
Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam tiga buku seri hukum bisnis karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H.: Hukum Bisnis di Era Digital dan Global, Hukum Bisnis dan Entrepreneurship, dan Hukum Bisnis Berkelanjutan (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).

