Penulis: Redaksi

  • Jabatan Bukan Barang Dagangan: Memulihkan Amanah dalam Pengisian Jabatan Publik

    Jabatan Bukan Barang Dagangan: Memulihkan Amanah dalam Pengisian Jabatan Publik

    Setiap kali perkara jual beli jabatan terungkap, perhatian publik biasanya tertuju pada siapa yang menerima dan berapa yang dibayar. Pertanyaan yang lebih mendasar jarang diajukan: mengapa sebuah jabatan bisa mempunyai harga? Buku Jabatan Publik Bukan Komoditas: Reformasi Sistem Pengisian Jabatan dan Pemulihan Hakikat Pengabdian dalam Penyelenggaraan Negara karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H., memulai pembahasannya dari pertanyaan itu.

    Jawaban buku ini bertumpu pada satu pendirian. Jabatan publik adalah amanah yang dititipkan rakyat, bukan milik orang yang mendudukinya dan bukan pula milik pihak yang mengangkatnya. Karena tidak pernah dimiliki, jabatan tidak dapat dialihkan dengan imbalan. Ketika sebuah kursi diperoleh dengan membayar, kesetiaan pejabatnya ikut berpindah, dari rakyat yang seharusnya dilayani kepada modal yang harus dikembalikan.

    Sampul depan buku Jabatan Publik Bukan Komoditas
    Sampul depan buku Jabatan Publik Bukan Komoditas terbitan Penerbit Trivelia.

    Buku ini kemudian menelusuri cara jabatan berubah menjadi komoditas. Biaya politik yang mahal menjadikan jabatan sebagai investasi, dan setiap investasi menuntut pengembalian. Beban pengembalian itu jatuh kepada publik dalam bentuk kebijakan yang dibelokkan, pelayanan yang memburuk, dan aparatur cakap yang tersingkir karena tidak sanggup membayar.

    Pembahasan tidak berhenti pada kecaman. Praktik itu dipotret dalam rekrutmen aparatur, promosi dan mutasi, serta pengisian jabatan politik, lalu ditimbang kedudukan hukumnya. Dari sana lahir prinsip yang menjadi poros buku: jabatan publik tidak dapat dipindahtangankan dengan imbalan apa pun.

    Gagasan yang paling layak ditimbang adalah pergeseran sasaran pembaruan. Menghukum pelaku tetap perlu, tetapi selama sistem masih membuat jabatan layak dibeli, pembeli dan penjual baru akan selalu muncul. Pembaruan yang ditawarkan menyasar hulu: biaya politik yang ditekan, kewenangan pengangkatan yang diawasi, dan ukuran kecakapan yang tidak dapat dikalahkan oleh kedekatan. Negara yang ingin dihormati rakyatnya harus memastikan bahwa kursi-kursinya diisi oleh mereka yang layak, bukan oleh mereka yang mampu membayar.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Jabatan Publik Bukan Komoditas: Reformasi Sistem Pengisian Jabatan dan Pemulihan Hakikat Pengabdian dalam Penyelenggaraan Negara karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).

  • Marwah Bangsa Bukan Slogan: Mengukur Kehormatan Negara dari Perilaku Penyelenggaranya

    Marwah Bangsa Bukan Slogan: Mengukur Kehormatan Negara dari Perilaku Penyelenggaranya

    Kata marwah sering diucapkan dalam pidato, tetapi jarang dirumuskan. Akibatnya, ia mudah menjadi hiasan kalimat dan sulit dipakai untuk menilai keadaan. Buku Mambangkik Batang Tarandam: Mengembalikan Marwah Bangsa dan Meluruskan Arah Penyelenggaraan Negara karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H., berangkat dari kegelisahan itu dan menawarkan rumusan yang dapat diuji.

    Marwah bangsa, menurut buku ini, adalah kehormatan dan martabat suatu bangsa yang terwujud apabila nilai-nilai dasar yang disepakatinya dijunjung dalam perilaku penyelenggara negara dan warganya, sehingga bangsa itu dihormati oleh rakyatnya sendiri dan oleh bangsa lain. Rumusan tersebut memuat tiga unsur, yaitu nilai, perilaku, dan penghormatan. Marwah karena itu dibedakan dengan tegas dari citra. Citra dapat dipoles, sedangkan marwah hanya tumbuh dari kesesuaian antara yang diikrarkan dan yang dikerjakan.

    Sampul depan buku Mambangkik Batang Tarandam
    Sampul depan buku Mambangkik Batang Tarandam terbitan Penerbit Trivelia.

    Rumusan itu kemudian diurai ke dalam lima dimensi: nilai, etika kepemimpinan, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan martabat di mata dunia. Setiap dimensi dipasangkan dengan tolok ukur yang tersedia bagi publik. Indeks Persepsi Korupsi 2025 menempatkan Indonesia pada skor 34 dan peringkat 109 dari 182 negara. Survei Penilaian Integritas 2025 mencatat angka 72,32 dengan kategori rentan. Indeks Demokrasi Indonesia 2025 berada pada 78,19 dengan kategori sedang, dan rasio Gini Maret 2026 tercatat 0,368. Angka-angka tersebut tidak dibaca sebagai vonis, tetapi sebagai cermin tentang seberapa jauh batang itu masih terendam.

    Judul buku diambil dari pepatah Minangkabau, mambangkik batang tarandam, yang berarti mengangkat kembali batang kayu yang lama terbenam. Batang yang dimaksud adalah Pancasila dan cita-cita kemerdekaan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai itu tidak pernah dicabut; yang menjauh adalah praktik penyelenggaraan negara.

    Sampul belakang buku Mambangkik Batang Tarandam
    Sampul belakang buku Mambangkik Batang Tarandam.

    Gagasan yang paling layak ditimbang dari buku ini adalah usul agar keadaan marwah bangsa dilaporkan secara berkala berdasarkan indikator pada kelima dimensi tersebut, disertai tahapan pembaruan menuju 2045. Usul itu sederhana, tetapi mengubah cara pandang: kehormatan bangsa tidak lagi diserahkan pada perasaan, melainkan pada ukuran yang dapat diperiksa bersama. Bangsa yang berani mengukur dirinya sedang menempuh langkah pertama untuk memperbaiki diri.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Mambangkik Batang Tarandam: Mengembalikan Marwah Bangsa dan Meluruskan Arah Penyelenggaraan Negara karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).

  • Krisis Kepercayaan pada Penegak Hukum dan Jalan Keluar yang Sering Terlupakan

    Krisis Kepercayaan pada Penegak Hukum dan Jalan Keluar yang Sering Terlupakan

    Setiap kali seorang penegak hukum terjerat perkara suap, publik kembali bertanya: apa yang salah dengan sistem hukum kita? Pertanyaan itu wajar, tetapi jawaban yang kerap muncul sering berhenti pada individu: oknum dipecat, dihukum, lalu perhatian publik beralih. Beberapa waktu kemudian, peristiwa serupa terulang dengan nama yang berbeda.

    Pola berulang inilah yang menjadi titik tolak buku Profesi Hukum di Indonesia: Membangun Profesi Hukum yang Independen, Profesional, dan Berintegritas karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. Buku ini mengajukan pertanyaan yang lebih jernih: bukan mengapa ada pribadi yang tergelincir di dalam profesi yang mulia, melainkan mengapa bangunan kelembagaan profesi hukum masih memberi ruang bagi pelanggaran untuk terus berulang.

    Sampul depan buku Profesi Hukum di Indonesia
    Sampul depan buku Profesi Hukum di Indonesia terbitan Penerbit Trivelia.

    Profesi hukum sejak lama disebut officium nobile, jabatan yang mulia. Kemuliaan itu tidak lahir dari gelar atau toga, melainkan dari kepercayaan publik yang dititipkan kepada hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris, dan para pengemban profesi hukum lainnya. Ketika kepercayaan itu runtuh, yang dirugikan bukan hanya citra lembaga, tetapi juga rasa keadilan masyarakat secara luas.

    Buku tersebut menawarkan cara pandang bahwa independensi, profesionalisme, dan integritas harus diperlakukan sebagai satu kesatuan. Independensi tanpa integritas berisiko melahirkan kesewenang-wenangan, integritas tanpa profesionalisme kerap berhenti sebagai niat baik yang kurang bermutu, sementara profesionalisme tanpa independensi mudah berubah menjadi keahlian yang tunduk pada tekanan.

    Konsekuensinya, pembenahan tidak cukup bertumpu pada penindakan orang per orang. Pendidikan dan rekrutmen, kesejahteraan dan perlindungan, kode etik dan pengawasan, hingga harmonisasi regulasi perlu ditata sebagai satu sistem. Selama mata rantai itu dibiarkan terpisah-pisah, pelanggaran akan selalu menemukan celahnya.

    Sampul belakang buku Profesi Hukum di Indonesia
    Sampul belakang buku Profesi Hukum di Indonesia.

    Di tengah tuntutan reformasi hukum yang terus disuarakan, gagasan ini mengingatkan bahwa kepercayaan publik tidak dapat dipulihkan dengan slogan. Kepercayaan itu dibangun kembali melalui kelembagaan yang membuat integritas menjadi kebiasaan, bukan kebetulan.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Profesi Hukum di Indonesia: Membangun Profesi Hukum yang Independen, Profesional, dan Berintegritas karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).

  • Kapan Konstitusi Patut Diubah?

    Kapan Konstitusi Patut Diubah?

    Setiap kali bangsa ini menghadapi persoalan ketatanegaraan yang terasa buntu, satu gagasan hampir selalu muncul ke permukaan: ubah saja UUD-nya. Sejak perubahan keempat disahkan pada 2002, wacana amendemen kelima UUD NRI Tahun 1945 datang dan pergi mengikuti musim politik. Topiknya berganti-ganti, dari haluan negara, kewenangan DPD, dan masa jabatan, sampai hubungan antarlembaga. Satu pertanyaan justru jarang diajukan dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan ukuran apa kita menilai bahwa konstitusi memang perlu diubah.

    Konstitusi bukan dokumen biasa. Ia adalah sertifikat kelahiran sebuah negara, tempat cita-cita para pendiri dititipkan, sekaligus pagar yang membatasi kekuasaan agar tidak tumbuh melampaui amanahnya. Mengubahnya berarti menyentuh janji yang diwariskan satu generasi kepada generasi berikutnya. Karena itu, keinginan mengubah konstitusi tidak cukup bermodal rasa tidak puas, apalagi kalkulasi kekuasaan sesaat.

    Sampul depan buku Wacana Amendemen Kelima UUD NRI Tahun 1945
    Sampul depan buku Wacana Amendemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 terbitan Penerbit Trivelia.

    Di sisi lain, menyakralkan konstitusi hingga tak tersentuh juga bukan sikap yang bijak. Konstitusi yang tidak mampu menjawab zaman perlahan kehilangan daya hidupnya. Para perumus UUD 1945 sendiri menyediakan Pasal 37 sebagai jalan perubahan, tanda bahwa mereka tidak menganggap karyanya sempurna dan abadi.

    Persoalannya, kita jarang memiliki ukuran bersama untuk berdiri di antara dua kutub itu. Ukuran semacam itulah yang ditawarkan dalam buku Wacana Amendemen Kelima UUD NRI Tahun 1945: Sistem Ketatanegaraan Indonesia untuk Menjawab Tantangan Zaman. Gagasannya sederhana tetapi menuntut kejujuran: setiap usul perubahan harus melewati lima lapis pertanyaan.

    Pertama, apakah masalah konstitusionalnya nyata dan terukur? Kedua, adakah cara menyelesaikannya tanpa mengubah UUD, misalnya melalui undang-undang atau putusan pengadilan? Ketiga, batas apa yang tidak boleh dilampaui? Keempat, sudahkah rakyat dilibatkan secara bermakna dan konsensus terbangun luas? Kelima, bagaimana dampaknya bagi generasi yang belum lahir?

    Kelima pertanyaan itu menggeser perdebatan dari “siapa yang paling keras bersuara” menjadi “alasan siapa yang paling kuat”. Banyak agenda yang selama ini diklaim harus masuk UUD ternyata cukup dibenahi di tingkat undang-undang. Sebaliknya, ada persoalan yang memang hanya bisa diselesaikan di tingkat konstitusi, asalkan syaratnya dipenuhi.

    Sampul belakang buku Wacana Amendemen Kelima UUD NRI Tahun 1945
    Sampul belakang buku Wacana Amendemen Kelima UUD NRI Tahun 1945.

    Kedewasaan berkonstitusi tidak diukur dari seberapa sering kita mengubah UUD. Ukurannya adalah seberapa jujur kita menimbang alasan untuk mengubahnya. Pada akhirnya, yang menentukan adalah kekuatan alasan, bukan kerasnya suara.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Wacana Amendemen Kelima UUD NRI Tahun 1945: Sistem Ketatanegaraan Indonesia untuk Menjawab Tantangan Zaman karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).

  • Lebih Banyak Peraturan Tidak Berarti Lebih Banyak Kepastian

    Lebih Banyak Peraturan Tidak Berarti Lebih Banyak Kepastian

    Ada anggapan yang diam-diam dipegang banyak pembuat kebijakan: setiap masalah dapat diselesaikan dengan peraturan baru. Ada keluhan, terbitlah peraturan menteri. Ada kasus, lahirlah peraturan daerah. Dari tahun ke tahun, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah terus bertumpuk, dan tidak jarang satu sama lain saling bertentangan.

    Keadaan itu lazim disebut obesitas regulasi. Istilahnya terdengar teknis, tetapi akibatnya sangat nyata. Pelaku usaha menghadapi izin yang berlapis dan biaya kepatuhan yang terus naik. Masyarakat tidak tahu aturan mana yang sebenarnya berlaku. Aparat di lapangan menafsirkan aturan yang sama dengan cara yang berbeda.

    Sampul buku Sistem Regulasi Indonesia karya Novel Suhendri
    Sampul buku Sistem Regulasi Indonesia terbitan Penerbit Trivelia.

    Obesitas regulasi karena itu bukan sekadar persoalan jumlah, melainkan persoalan keadilan. Setiap peraturan yang tidak perlu adalah beban yang pada akhirnya ditanggung rakyat. Beban itu berbentuk waktu, biaya, dan ketidakpastian, dan biasanya jatuh paling berat pada mereka yang paling sedikit punya daya tawar.

    Jalan keluarnya bukan menghapus peraturan secara besar-besaran. Lawan dari obesitas regulasi adalah mutu. Gagasan itulah yang dikembangkan dalam buku Sistem Regulasi Indonesia: Mengatasi Obesitas Regulasi dan Mewujudkan Kepastian Hukum. Regulasi dipandang sebagai satu sistem yang memiliki siklus hidup: direncanakan karena benar-benar dibutuhkan, dibentuk dengan tertib, dilaksanakan, dievaluasi secara berkala, dan diakhiri secara tertib apabila tidak lagi diperlukan.

    Untuk mengendalikan siklus itu, buku tersebut mengusulkan uji kebutuhan regulasi sebelum sebuah aturan ditulis, pembacaan beban regulasi dengan lensa keadilan finansial, penataan ulang rantai delegasi agar aturan pelaksana tidak terus berlapis, model kelembagaan pengelola regulasi, dan digitalisasi sistem regulasi nasional. Pelajaran dari Inggris, Australia, Singapura, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan negara-negara OECD menunjukkan bahwa negara yang serius menata regulasinya mulai dari pertanyaan yang sama: apakah peraturan ini memang diperlukan?

    Bagi pembentuk peraturan, pertanyaan itu mengandung disiplin yang berat. Setiap pasal baru semestinya lahir dari kebutuhan yang dapat diuji, bukan dari kebiasaan menambah aturan. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, pertanyaan yang sama adalah jaminan bahwa negara tidak membebani mereka lebih dari yang perlu.

    Kepastian hukum tidak lahir dari banyaknya peraturan. Ia lahir dari peraturan yang tertata, dapat dipahami, dan benar-benar dibutuhkan.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Sistem Regulasi Indonesia: Mengatasi Obesitas Regulasi dan Mewujudkan Kepastian Hukum karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).

  • Keadilan yang Dapat Diperkirakan: Mengapa Putusan Pidana Harus Konsisten

    Keadilan yang Dapat Diperkirakan: Mengapa Putusan Pidana Harus Konsisten

    Pencari keadilan sering dibuat heran oleh satu kenyataan: dua perkara yang serupa dapat berakhir dengan nasib yang jauh berbeda. Pasalnya sama, perbuatannya sebanding, tetapi pidana yang dijatuhkan terpaut bertahun-tahun. Bagi terdakwa, perbedaan itu berarti kebebasan atau kehilangan bertahun-tahun hidupnya. Bagi publik, perbedaan itu menggerus kepercayaan bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang.

    Sejak 2 Januari 2026, hukum pidana nasional memasuki babak baru. KUHP Nasional memuat pedoman pemidanaan, dan KUHAP yang baru mewajibkan hakim mempertimbangkannya. Ini kemajuan yang patut dihargai. Namun pedoman itu baru menyebut apa yang harus ditimbang. Ia belum menyediakan berapa dan bagaimana hukuman semestinya ditakar.

    Sampul buku Disparitas Pemidanaan di Indonesia karya Novel Suhendri
    Sampul buku Disparitas Pemidanaan di Indonesia terbitan Penerbit Trivelia.

    Kekosongan itulah yang perlu diisi. Tidak semua perbedaan putusan adalah masalah. Perbedaan yang lahir dari keadaan perkara yang memang berbeda justru merupakan tuntutan keadilan. Yang menjadi masalah adalah perbedaan yang tidak memiliki dasar, atau yang dasarnya tidak pernah dijelaskan.

    Untuk memisahkan keduanya, buku Disparitas Pemidanaan di Indonesia: Sistem Pemidanaan untuk Mewujudkan Konsistensi dan Keadilan Putusan Hakim menawarkan uji empat lapis: apakah ada dasar pembeda, seberapa besar kadar pembeda itu, apakah alasannya dijelaskan, dan apakah alasan yang sama akan berlaku bagi perkara lain yang serupa. Dengan uji ini, disparitas yang dapat dibenarkan dapat dipisahkan dari disparitas yang tidak dapat dibenarkan.

    Uji itu diterapkan pada putusan nyata pengadilan Indonesia, lalu dibandingkan dengan Federal Sentencing Guidelines di Amerika Serikat dan Sentencing Council di Inggris dan Wales. Hasilnya berupa model pemidanaan Indonesia, lengkap dengan usulan rumusan norma dan peta jalan pembaruannya.

    Penting ditegaskan, konsistensi bukan ancaman bagi independensi hakim. Hakim tetap bebas menimbang setiap perkara. Yang dituntut hanyalah agar pertimbangan itu dapat dijelaskan dan dapat diperkirakan, sehingga kebebasan hakim dipercaya publik, bukan dicurigai.

    Keadilan yang baik adalah keadilan yang dapat diperkirakan. Perkara yang serupa semestinya berakhir serupa, dan perbedaan yang ada harus punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Disparitas Pemidanaan di Indonesia: Sistem Pemidanaan untuk Mewujudkan Konsistensi dan Keadilan Putusan Hakim karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).

  • Kewajiban Hukum Bisnis Harus Punya Alamat

    Kewajiban Hukum Bisnis Harus Punya Alamat

    Hukum bisnis Indonesia tidak kekurangan kewajiban. Pelaku usaha diwajibkan menilai risiko, menyusun dokumentasi, membuktikan kepatuhan, menganggarkan tanggung jawab sosial, dan melaporkan banyak hal. Yang sering tidak jelas adalah pertanyaan sesudahnya: kepada siapa kewajiban itu dipertanggungjawabkan, siapa yang memeriksa, dan apa akibatnya bila diabaikan.

    Kewajiban tanpa alamat seperti itu melahirkan dua akibat sekaligus. Bagi pelaku usaha yang patuh, ia menjadi beban yang tidak pernah terasa cukup karena ukurannya tidak jelas. Bagi yang tidak patuh, ia menjadi aturan di atas kertas yang tidak pernah ditagih. Keduanya sama-sama merugikan iklim usaha yang sehat.

    Sampul tiga buku Seri Hukum Bisnis karya Novel Suhendri terbitan Penerbit Trivelia
    Tiga buku Seri Hukum Bisnis terbitan Penerbit Trivelia.

    Persoalan itu tampak dalam tiga wajah hukum bisnis sekaligus. Pertama, hukum bisnis nasional sedang bergeser dari mengatur bentuk badan usaha dan dokumen menuju mengatur fungsi dan risiko, baik dalam ekosistem digital maupun perdagangan global. Pergeseran ini menuntut kaidah penghubung, yaitu ketentuan yang memasangkan setiap kewajiban dengan penanggung jawab, pengawas, dan mekanisme pertanggungjawabannya, bukan undang-undang baru dari nol.

    Kedua, profesi hukum sendiri. Di Indonesia, jasa hukum masih diatur sebagai “profesi tanpa perusahaan”, seolah-olah layanan hukum bukan kegiatan usaha yang perlu dikelola secara profesional, terukur, dan bertanggung jawab. Padahal mutu layanan hukum ikut menentukan mutu kepatuhan dunia usaha.

    Ketiga, keberlanjutan. Selama ini kewajiban keberlanjutan perseroan dianggap selesai ketika program tanggung jawab sosial dan lingkungan telah dianggarkan dan dilaporkan. Keberlanjutan semestinya dipahami sebagai kewajiban hukum untuk mencegah kerugian sejak keputusan perseroan diambil, dengan pihak yang jelas berhak menagihnya.

    Tiga wajah itu dibahas dalam seri buku Hukum Bisnis di Era Digital dan Global, Hukum Bisnis dan Entrepreneurship, dan Hukum Bisnis Berkelanjutan. Benang merahnya satu: pertanggungjawaban. Setiap kewajiban harus punya penanggung jawab, pengawas, dan akibat hukum yang jelas.

    Hukum bisnis yang baik bukan yang paling banyak kewajibannya, melainkan yang setiap kewajibannya punya alamat.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam tiga buku seri hukum bisnis karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H.: Hukum Bisnis di Era Digital dan Global, Hukum Bisnis dan Entrepreneurship, dan Hukum Bisnis Berkelanjutan (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).

  • Tenggat 2028 dan Pekerjaan Rumah Profesi Advokat

    Tenggat 2028 dan Pekerjaan Rumah Profesi Advokat

    Pembentuk undang-undang memiliki waktu hingga 17 Juni 2028 untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana diperintahkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 126/PUU-XXIV/2026. Tenggat itu terdengar jauh, tetapi pengalaman menunjukkan bahwa dua tahun adalah waktu yang singkat untuk sebuah undang-undang yang menyangkut nasib puluhan ribu advokat.

    Selama dua dasawarsa, energi profesi ini habis untuk memperdebatkan satu hal: organisasi advokat harus tunggal atau boleh majemuk. Mahkamah Konstitusi telah menutup perdebatan itu. Pertanyaan yang tersisa justru lebih penting: bagaimana menjamin mutu dan kehormatan profesi ketika organisasinya banyak?

    Novel Suhendri bersama buku Masa Depan Profesi Advokat Indonesia
    Buku Masa Depan Profesi Advokat Indonesia karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H.

    Gagasan yang datang setelah undang-undang disahkan hanya menjadi catatan sejarah. Karena itu, rancangan sistem advokat yang baru perlu dibicarakan sekarang, ketika bentuk undang-undangnya masih dapat dipengaruhi. Buku Masa Depan Profesi Advokat Indonesia: Multibar Organisasi, Tunggal dalam Standar dan Kehormatan mencoba mengisi ruang itu dengan satu desain yang utuh.

    Desainnya ringkas. Organisasi advokat tetap majemuk dan tetap menyelenggarakan pendidikan khusus profesi. Namun ujian profesi, pengawasan, dan penegakan kode etik disatukan secara nasional: ujian dipusatkan pada Dewan Advokat Nasional, pengaduan masyarakat diperiksa satu Komisi Pengawas Advokat, dan pelanggaran disidangkan Dewan Kehormatan Advokat di tingkat provinsi dengan banding di tingkat nasional. Seluruh advokat tercatat dalam satu Register Advokat Nasional.

    Gagasan Dewan Advokat Nasional sebenarnya sudah lama digaungkan para advokat senior. Yang selama ini kurang adalah kajian yang menyeluruh sampai ke usulan rumusan pasal, ketentuan peralihan, dan peta jalan menuju 2028. Tanpa itu, gagasan sebaik apa pun hanya berhenti sebagai seruan.

    Prinsip di baliknya sederhana: organisasi boleh banyak, tetapi standar dan kehormatan profesi harus satu. Tidak boleh ada lagi advokat yang dijatuhi sanksi di satu organisasi lalu kembali beracara dengan kartu organisasi lain.

    Tenggat 17 Juni 2028 tidak menunggu siapa pun. Pembentuk undang-undang, organisasi advokat, dan kalangan akademik perlu memakai waktu yang tersisa untuk memperdebatkan desain, bukan mengulang perdebatan lama yang sudah selesai.

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Masa Depan Profesi Advokat Indonesia: Multibar Organisasi, Tunggal dalam Standar dan Kehormatan karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Nasmedia, PT Nas Media Indonesia, 2026).

  • Salam Redaksi: TriveliaNews Hadir untuk Pembaca

    Mulai hari ini TriveliaNews hadir sebagai portal berita nasional yang diterbitkan PT Trivelia Media Nusantara dari Kota Medan. Kami menyajikan berita pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, dan peristiwa penting dengan mengutamakan akurasi, keberimbangan, dan kepentingan publik.

    Nama Trivelia bermakna tiga cahaya: ilmu yang menerangi, karya yang mewujudkan, dan amanah yang menjaga. Ketiganya menjadi pegangan kerja redaksi, yaitu memeriksa sebelum memberitakan, menulis dengan cermat, dan menjaga kepercayaan pembaca. TriveliaNews bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

    Kami terbuka terhadap koreksi, hak jawab, dan masukan pembaca melalui halaman Kontak. Selamat membaca.